Koperasisimpan pinjam Syariah sangat mendukung pinjaman dana yang akan digunakan untuk membuka usaha bagi para pemiliknya sehingga secara tidak langsung koperasi simpan pinjam Syariah juga turut serta dalam memperbaiki perekonomian. C. Jenis Simpanan Koperasi Simpan Pinjam Syariah.

Peringkat2 kategori Simpan Pinjam. Juara 2 Koperasi Berprestasi Tahun 2021 . Bonus diawal transaksi sesuai kebijakan koperasi; Baca Selengkapnya. PILIHAN DEPOSITO. Jadikan Penghasilan Anda Berkembang dan Bermanfaat. Amanah. Jl Manthous Bogor 1 Rt 20 Rw 05 Playen Playen Gunungkidul. 0274 2901535.

SISTEM PINJAMAN DALAM KOPERASI Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam Mohamad Raid Qais Muntashir NIM 08220058 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG ABSTRAK Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Disamping itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi yang berasal dari uang administrasi disebut Sisa Hasil Usaha SHU dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota meminjam uang dari koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama. Penulis mengkaji mengenai beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari lapangan digunakan metode wawancara dan studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis data melalui rekonstruksi bahan reconstructing, penyajian data dan verifikasi. Berdasarkan uraian di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut Sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu Tujuan pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman, prosedur peminjaman dan prosedur pengembalian pinjaman. Adapun sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif hukum Islam merupakan hal yang tidak boleh atau dilarang dengan alasan bahwa sistem yang diterapkan masih ada yang bertentangan dari prinsip syariah. Pengembalian infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk riba karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat. Kata Kunci Pinjaman Koperasi, Qardh. BAB I PENDAHULUAN Belakang Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara makro dapat terlihat, koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan, sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi Co-operative Growth, perkembangan koperasi Co-operative Share dan peran koperasi Co-operative Effect yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan.[1] Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu pelaksanaan sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? pandangan hukum Islam terhadap sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? Penelitian Berdasarkan beberapa uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. pandangan hukum Islam terhadap sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya wawasan keilmuan mengenai koperasi yang mana pada saat ini salah satu wadah pengembangan ekonomi kecil-menengah yang diterapkan oleh Pemerintah Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi anggota koperasi, sehingga mempunyai kejelasan keabsahan dalam ikut serta mengembangkan perekonomian dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terdahulu Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini sebagai kajian pustaka, yang diantaranya mengenai riba telah dilakukan sebelumnya oleh Mada Wijaya dengan judul Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dalam Kegiatan Perekonomian Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. yang dilakukan oleh Mohamad Suhil mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IPS tahun 2010, dengan judul Sistem Ekonomi Syari’ah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu UGT Sidogiri Pasuruan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Kontrak Dalam Islam Kontrak adalah suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.[2] Fiqih muamalah menyatakan pengertian kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad secara linguistik memiliki makna ar-rabthu’ yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.[3] Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi landasan makna kata al-aqdu akad, yang diantaranya;[4] Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.[5] Secara etimologi akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.[6] Jadi yang dimaksud dengan hukum kontrak syariah adalah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.[7] Tujuan melakukan perbuatan menyusun kontrak ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri dan diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat, sehingga apa yang menjadi tujuan kontrak itu sendiri dapat tercapai. Adapun rukun-rukun akad menurut pendapat jumhur fuqaha terbagi menjadi [8] 1Aqidain para pihak yang berakad aManusia Memiliki kecakapan ahliyah. Adanya kewenangan wilayah untuk melakukan perbuatan hukum. bBadan Hukum Syariah 2Mahal al-Aqd 3Sighat Al-Aqd Syarat adalah sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Para ulama fiqh menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut;[9] 1 Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad; 2 Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Dasar-dasar akad secara umum dibedakan menjadi akad pertukaran, persekutuan, dan kepercayaan.[10] Istilah asas berasal dari bahasa arab yang berarti dasar atau landasan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Rumusan asas-asas dalam hukum kontrak syariah bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Keberadaan asas-asas yang terkait dengan hukum kontrak sangatlah beragam, diantaranya; [11] 1Asas Ibadah Asas Diniatkan Ibadah 2Asas Hurriyyah at-Ta’aqud Asas Kebebasan Berkontrak 3Asas al-Musawah Asas Persamaan 4Asas at-Tawwazun Asas Kesetimbangan 5Asas Maslahah Asas Kemaslahatan 6Asas ­al-Amanah Asas Kepercayaan 7Asas al-Adalah Asas Keadilan 8Asas al-Ridha Asas Keridhaan 9Asas al-Kitabah Asas Tertulis 10ash-Shiddiq Asas Kejujuran 11Asas Itikad Baik Kontrak Koperasi Koperasi secara umum adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.[12] Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen dan Koperasi Kredit jasa keuangan. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk untuk, mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Hasil Usaha Istilah Sisa Hasil Usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitungnya yaitu seperti yang disebut di dalam Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian. Hutang Piutang Dalam Islam Hutang piutang atau Qardl dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena qardl merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Qardh juga merupakan salah satu jenis salaf salam. Transaksi qardl diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma’ ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah, Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezki dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”[13] “Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. HR. Muslim[14] Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli yaitu 1Âqid yaitu yang berhutang dan yang berpiutang. 2Maqud alaih 3Sighat yaitu ijab qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.[15] Para ulama sepakat bahwa jika pemberi hutang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Namun apabila kelebihan atau manfaat tidak diisyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW[16] “Dari Jabir RA. ia menuturkan, “aku mendatangi Nabi SAW, sementara beliau mempunyai suatu hutang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan menambahinya”. Muttafaq Alaih “Dari Anas, ia ditanya, “seseorang di antara kami meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu si peminjam memberi hadiah kepada yang meminjaminya?” Anas menjawab, “Rasulullah SAW bersabda, Apabila seseorang di antara kalian memberi pinjaman, lalu yang diberi pinjaman memberi hadiah kepadanya atau membawanya di atas kendaraan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu memang biasa ia lakukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman.” HR. Ibnu Majah BAB III METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Lokasi penelitian berada di lingkungan kampus penulis sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian serta dapat menghemat waktu dalam penelitian. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang membandingkan antara fenomena riil dengan teori yang ada untuk diketahui apakah ada perbedaan antara fenomena yang ada dalam masyarakat dengan teori yang sudah ada. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang ditujukan kepada pengurus koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang secara mendalam deft interview dan buku koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan data sekunder menggunakan al-Qur’an dan al-Sunnah yang terkait dengan bunga pinjaman. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dari data yang telah dikumpulkan dan diketahui keabsahannya, diproses secara umum melalui rekonstruksi bahan reconstructing, Selanjutnya menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.[17] Tahapan terakhir yakni melakukan verifikasi dari awal pengumpulan data dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan. Untuk melihat perspektif hukum Islam, penulis menggunakan beberapa kaidah fiqh khusus di bidang transaksi muamalah yaitu kaidah yang berbunyi[18] “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. “Hukum asal dalam transaksi adalah keridlaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan” “Setiap pinjaman dengan menarik manfaat oleh kreditor adalah sama dengan riba” Teknik pengecekan data dengan teknik triangulasi dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan perkatan atau pendapat seseorang secara umum ataupun pribadi, membandingkan apa yang dikatakan ketika situasi penelitian di sepanjang waktu, membandingkan keadaan dengan berbagai pendapat, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen. BAB IV PAPARAN DAN ANALISA DATA A. Pelaksanaan Pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Setiap anggota koperasi dapat meminjam uang untuk kepentingan para anggota koperasi. Setiap anggota koperasi yang meminjam uang diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal peminjaman. Pinjaman yang diberikan Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dipinjamkan kepada anggota digunakan untuk biaya kebutuhan hidup serta biaya pendidikan yang sedang ditempuh anggota. Adapun syarat-syarat dan ketentuan tersebut adalah[19] anggota tetap atau anggota tidak tetap di koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. formulir permohonan peminjaman uang. hutang pinjaman ditutup dilunasi kurang dari lima bulan maka yang bersangkutan tidak memperoleh pembagian SHU. infaq 1 % dari pinjaman setiap bulannya. Tidak ada data tertulis mengenai infaq yang menjadi ketentuan peminjaman di koperasi sebasar 1 %, ketentuan tersebut merupakan kesepakatan bersama para anggota dalam Rapat Anggota Tahunan.[20] Dalam Laporan Tahunan 2011 hanya ada data terkait pembagian Sisa Hasil Usaha. Penulis mempertegas ketidakbolehan infaq di awal perjanjian peminjaman yang diterapkan oleh koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa jika pemberi hutang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Namun apabila kelebihan atau manfaat tidak diisyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadits Rasul SAW yang berbunyi[21] “Dari Jabir RA. ia menuturkan, “aku mendatangi Nabi SAW, sementara beliau mempunyai suatu hutang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan menambahinya”. Muttafaq Alaih “Dari Anas, ia ditanya, “seseorang di antara kami meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu si peminjam memberi hadiah kepada yang meminjaminya?” Anas menjawab, “Rasulullah SAW bersabda, Apabila seseorang di antara kalian memberi pinjaman, lalu yang diberi pinjaman memberi hadiah kepadanya atau membawanya di atas kendaraan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu memang biasa ia lakukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman.” HR. Ibnu Majah BAB V PENUTUP Berdasarkan hasil data penelitian di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai pelaksanaan akad pinjaman dan pengembalian pinjaman yang telah dianalisis oleh penulis, secara umum dapat ditarik kesimpulan, sebagai hasil penelitian yaitu pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu tujuan pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman, prosedur peminjaman yang diantaranya menjadi anggota tetap atau anggota tidak tetap, mengisi formulir permohonan peminjaman uang, dan prosedur pengembalian pinjaman. pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak boleh atau dilarang karena masih ada penerapan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengembalian infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk riba karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang yang sekarang disebut KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus mempunyai data-data yang jelas sehingga ada bukti tertulis mengenai aturan dan penerapan yang berlaku. ada kejelasan mengenai sistem yang dipegang oleh KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, apakah menggunakan prinsip syariah atau menggunakan prinsip konvensional. Harus dipertegas dan tidak bisa dirubah sebagian saja. Seperti merubah akad pengembalian pinjaman dengan nama infaq. DAFTAR PUSTAKA dan Penelitian Al-Qur’ân al-Karîm. Abdulkadir, Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung PT. Citra Aditya Baksti, 2004. Ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazaq, Fatawaa al-Lajnah ad-Daaimah lil buhuuts al-Ilmiyyah wal Iftaa’ al-Buyuu’, diterjemahkan Abdul Ghoffar, Fatwa-Fatwa Jual Beli. Cet. 2. Bogor Pustaka Imam Syafi’I, 2005. Al-Asqalani, Ibnu Hajar Bulughul Maram. Bairût Dâr al-Fikr, 1998. Al-Bugha, Musthafa Diib, at-Tadzhib fi Adillat Matan al-Ghayat wa at-Taqrib al-Mansyur bi Matan Abi Syuja’ al-fiqh asy-Syafi’i, diterjemahkan Pakihsati, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’I. Jawa Tengah Media Zikir, 2009. Al-Bukhâri, Abi Abdillah Muhammad isma’il, Shahih Bukhâri. Bairût Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998. Al-Hasani, Ahmad bin Muhammad bin ash-Shiddiq, Fathul Wahab. Bairût Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998. Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, Kifayatul Akhyar, diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah musthafa, Kelengkapan Orang Saleh. Cet. 7. Surabaya Iman, 2007. Al-Malibari, Syaikh Zanuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu’in. Surabaya Dâr Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, 1998. Al-Mundziri, al-Hafidz Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin, Mukhtashar Shahih Muslim, diterjemahkan Achmad Zaidun, Ringkasan Hidits Shahih Muslim. Jakarta Pustaka Amani, 2003. Akta Perubahan Anggaran Dasar KPRI STAIN. Malang KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2002. Amiruddin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Rajawali Press, 2006. Aziz, Faishal bin Abdul, “Nailul Authar”, diterjemahkan Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, Terjemahan Nailul Authar Surabaya PT. Bina Ilmu, 2002. Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1- Juz 30, Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, 1990. Djuaini, Dimyauddin Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008. Fachruddin, Fuad Mohd. Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi. Bandung PT Alma’arif, 1993. ……..,“Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari”, diterjemahkan Amiruddin, Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Vol. XII. Jakarta Pustaka Azzam, Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung Rosdakarya, 2007. ………,Metode penelitian Kualitatif . Bandung Rosdakarya, 2010. Muslim, Al-Imam Abi al-Husaini, Shahih Muslim. Bairût Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998. Rahman, Abdul, Ghufron ishan dan Sapiuddin Shidiq, Fiqh muamalat, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010. Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia. Yogyakarta BPFE-YOGYAKARTA, 2000. Sahroni, Sohari dan Ruf’ah abdullah, Fiqh Muamalah. Bogor Ghalia Indonesia, 2011. Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi 4. Jakarta PT. Rineka Cipta, 2006. Sukamdiyo, Manajemen Koperasi. Jakarta Erlangga, 1996. Susamto, Burhanuddin Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta BPFE-YOGYAKARTA, 2009. Syafei, Rahmat Fiqih Muamalah. Bandung Pustaka Setia, 2006. Titik Sartika Pratomo dan Abd. Rachman Soejoedono eds, Ekonomi Skala Kecil/Menegah &Koperasi . Bogor Ghalia Indonesia, 2004. Perundang-Undangan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang al-Qardh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/Kep/ Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Achmad Masduqi Machfudh, “Koperasi Simpan Pinjam Kosipa Ditinjau dari Syariat Islam”, diakses tanggal 25 juli 2012. Ahmad Zain, “Hukum Koperasi Simpan Pinjam”, weblog, diakses tanggal 22 mei 2012. Ardana, “Penelitian deskriptif” diakses tanggal 10 Oktober 2011. Bayu Krisnamurthi. Membangun Koperasi Berbasis Anggota dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat /f/8628-membangun-koperasi-berbasis-anggota/, diakses 5 Juni 2011. Destya Purwaning Tyas, “Pengertian Koperasi Simpan Pinjam”, http//destyapurwaningtyas. diakses tanggal 22 mei 2012. Erna Febru Aries S, “Pengertian Bunga Pinjaman”, http// weblog, diakses tanggal 11 Mei 2011. Halomoan Tamba. Revitalisasi Koperasi Simpan file_Infokop/Edisi%2022/ , diakses 08 Juni 2011. Hukum Perjanjian Syariah dan pelaksanaannya”, http //mozhatiia. 2010/ 04/ hukum- perjanjian- syariah- dan .html, diakses tanggal 24 juli 2012. Koperasi Dalam Pandangan Islam, diakses tanggal 30 juli 2012. Koperasi Dalam Syariah Islam, diakses tanggal 05 juli 2012. Koperasi Sirkah Ta’awuniyah dalam Pandangan Islam, http // 2007/10/24/koperasi-sirkah-taawuniyah-dalam-pandangan-islam/, diakses tanggal 23 juli 2012. “Pengertian SHU Sisa Hasil Usaha Koperasi dan Perumusannya”, diakses tanggal 23 juli 2012. “Pengertian Zakat, Infaq dan shadaqah” ,http // docs/71353484/Pengertian-infaq, diakses tanggal 14 agustus 2012. “Perbedaan Infaq, Zakat dan Shadaqah”, http// petanidakwahmenulis . /2012/06/ pe diakses tanggal 13 juli 2012. Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, diakses tanggal 20 juli 2012. “Sekilas Kontrak Syariah”, diakses tanggal 24 juli 2012. Suhendar Sulaeman. Eksistensi Koperasi Simpan Pinjam Suatu Tinjauan Pertumbuhan dan Efektifitas Kebijakan. /deputi7/file_Infokop/EKSISTENSI%20 KOPERASI. htm.. diakses 05 Juni 2011. “Sisa Hasil Usaha SHU Koperasi”, diakses tanggal 23 juli 2012. [1]Sukamdiyo, Manajemen Koperasi Jakarta Erlangga, 1996, 144. [2]Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syariah, YogyakartaBPFE-YOGYAKARTA, 2009, 11. [3]Dimyauddin Djuaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008, 47. [4]Sohari Sahroni dan Ruf’ah abdullah, Fiqh Muamalah, Bogor Ghalia Indonesia, 2011, 56. [5]QS. ali-Imran 3 76. [6]Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung, CV Pustaka Setia, 2006, 43. [8]Burhanuddin M., Hukum. [9]Sohari Sahroni dan Ruf’ah abdullah, Fiqh, 54. [10]Burhanuddin M., Hukum, 67. [11]Burhanuddin M., Hukum, 41. [12]Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia Yogyakarta BPFE-YOGYAKARTA, 2000, 2. [13]QS. al-Baqarah 2 245. [14]Al-Imam Abu Daud, “Sunan Abu Daud”, juz II Bairût Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 584. [15]Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002, 173. [16]Faishal bin Abdul Aziz, “Mukhtashar Nailul Authar”, diterjemahkan Amir H. Fachrudin dan Asep Saefullah, Ringkasan Nailul Authar Jakarta Pustaka Azzam, 2006, 118. [17]Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung PT. Citra Aditya Baksti, 2004, 126. [18]Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih. Cet, III; Jakarta Kencana, 2010, 128. [19]Tri Asih sebagai bendahara koperasi, wawancara Malang, 11 Agustus 2012 [20]Ahmad Fahruddin sebagai wakil ketua, wawancara Malang, 30 Juli 2012 [21]Faishal bin Abdul Aziz, “Mukhtashar Nailul Authar”, diterjemahkan Amir H. Fachrudin dan Asep Saefullah, Ringkasan Nailul Authar Jakarta Pustaka Azzam, 2006, 118.

Berikutadalah daftar nama dan alamat KSP resmi di Bogor: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tadbiirul Ummah Alamat kantor: Jalan Raya Dramaga, RT. 02/RW. 01, Dramaga, Bogor - Jabar Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri Alamat: BTN Purnasari Blok E Nomor 48, Leuwiliang, Bogor Koperasi Simpan Pinjam Mulya Bhakti

Cara Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Pandansari BogorKami Melayani Cara Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Pandansari Bogor – Koperasi ialah badan usaha yang terdiri atas gabungan individu atau badan hukum Koperasi dengan fondasi kegiatannya berpedoman pada aturan dasar Koperasi sekaligus menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, penjelasan mengenai koperasi diatur dalam UU No. 25 thn 1992 tentang Perkoperasian Anggota koperasi mendapatkan hak ganda sbg pemilik & pelanggan, dibentuk, didanai, diurus dan dipantau serta dirasakan hasilnya sendiri oleh anggotanya. Tugas pokok badan hukum koperasi adalah meningkatkan hajat kesuksesan pemiliknya guna menambah kesejahteraan anggota. Andai mendapatkan kelebihan maka dibagikan kepada anggotanya , bilamana kapasitas pelayanan koperasi diatas permintaan anggotanya, maka bisa memenuhi kebutuhan masyarakat diluar anggota badan hukum koperasi. PAKET PENDIRIAN KOPERASI DASAR HUKUM UUD 1945 psl. 33 ayat 1 Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan JENIS & BENTUK KOPERASI Berpatokan pada UU cipta kerja Pasal 3 dilihat dari pembentuknya , bentuk Koperasi dibagi menjadi dua yaitu Koperasi Primer Yaitu koperasi yang dibentuk oleh individu-individu dengan jumlah pembentuk minimal oleh 9 orang. Koperasi Sekunder Ialah koperasi yang didirikan oleh beberapa koperasi yang didirikan oleh tidak kurang dari tiga Koperasi . Sedangkan jenis-jenis koperasi tertuang dalam Pasal 67 Peraturan Mentri Koperasi & Usaha Kecil Menengah No. 09/2018, sebagai berikut Koperasi Konsumen; yaitu koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi yang diperlukan oleh para membernya, misalnya koperasi yang berbentuk toko kelontong atau mini market yang menyediakan kebutuhan anggotanya Koperasi Produsen yaitu koperasi yang aktifitas fokus pada memproses bahan dasar yang bersumber dari anggota menjadi siap pakai, misalnya koperasi dibidang peternakan, perkebunan, pertambangan, nelayan Koperasi Jasa yaitu koperasi yang bergerak dibidang jasa untuk mememnuhi kebutuhan para anggotanya dan juga kepada masyarakat umum, contohnya jasa transportasi, pariwisata,gadai, pendidikan dll Koperasi pemasaran adalah koperasi yang kegiatan utamanya memasarkan produk-produk yang diproduksi oleh anggotanya, contohnya memasarkan hasil karya, kuliner, konveksi, dan sebagainya Koperasi simpan pinjam. yaitu koperasi yang gerakan usahanya dibidang simpan pinjam, contohnya koperasi simpan pinjam, koperasi modal usaha TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI Setelah membahas bentuk & Syarat koperasi maka berikut kita akan memahami langkah-langkah untuk membuat koperasi yang diatur pada Peraturan Mentri Koperasi dan UMK Nomor 09 THN 2018 mengenai Penyelenggaran dan Pembinaan Koperasi, adapun langkah-langkah yang harus dikerjakan, ialah Mengikuti penyuluhan pendirian koperasi Penyuluhan bisa didapat dengan cara memberikan permohonan tertulis pembinaan pembuatan koperasi ke Kepala Sudin Permenkukm. Kerangan dalam {surat permohonanPermohonan tertulis tersebut ialah hari, tanggal penyelenggaran pembinaan, juga alamat lengkap pengisian materi,. Pembinaan, akan disampaikan oleh Pengisi Penyuluh Koperasi Lapangan PPKL, untuk pembinaan yang diajarkan mengenai oprasional perkoperasian, syarat pembuatan koperasi, tata cara pengesahan koperasi, dll. Rapat Pembentukan Koperasi Pembentukan Koperasi diawali dengan melaksanakan rapat pembentukan yang diikuti oleh para pendiri & di waktu yang sama juga bisa diadakan pengisian materi tentang perkoperasian oleh sudin Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili keanggotaannya. Sesuai dengan Pasal 12 Permenkukm No. 09/2018, rapat pembuatan koperasi diketuai oleh pimpinan rapat dan sekretaris yang dipilihdisepakati oleh para pendiri untuk membahas dasar materi rancangan AD/ART yang isinya Nama koperasi; Data pembentuk; Domisili koperasi; Jenis koperasi; Batas waktu berdiri; Maksud dan Tujuan; Keanggotaan koperasi; Perangkat organisasi koperasi; Pendanaan koperasi; Jumlah setoran simpanan Pokok dan Wajib ; Kegiatan usaha koperasi; operasional Koperasi; Pembagian sisa hasil usaha; Perubahan anggaran dasar; Ketentuan mengenai pembubaran Hukuman; dan Peraturan tambahan. Pengajuan Permohonan Nama Koperasi Nama koperasi yang diinginkan oleh Perseta dalam Rapat Anggota Pendirian Koperasi di ajukan melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi NPAK. Nama koperasi harus memenuhi ketentuan Terdiri dari sekurangnya 3 kata tidak termasuk frasa koperasi; Ditulis dalam huruf latin; Belum dipakai oleh Koperasi lain; Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; Dilarang mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dilarang berisi angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; dilarang hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Koperasi; Sejalan dengan kegiatan usaha Koperasi, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ingin dipakai menjadi bagian dari Nama Koperasi. Membuat Akta Pendirian Koperasi Setelah penetapan nama koperasi telah disetujui oleh SISMINBHKOP, notaris bisa membuat Akta Pendirian Koperasi yang berisi mengenai kesepakatan mengenai ketentuan hasil keputusan dalam rapat pembentukan. Penyetoran Modal Koperasi mempunyai modal pendirian, ini tertuang pada Pasal 11 Permenkukm Nomor 09 Tahun 2018 tentang Operasional & Pembinaan Koperasi, yang berisi Modal Awal Koperasi minimal bersumber dari Simpanan Pokok. Modal Pembentukan bisa ditambahkan dari sumber Simpanan Wajib ; dan/atau hibah. Hibah sebagaimana dimaksud bisa dalam bentuk uang ; dan/atau aset modal yang mempunyai nilai yang bisa diukur dalam satuan mata uang. Simpanan Pokok sebagaimana disampaikan di atas wajib disetorkan oleh anggota ke koperasi di waktu menjadi anggota. Hibah seperti diatas dibuktikan dalam surat pernyataan di atas materai dan/atau akta hibah. Verifikasi Dokumen Permohonan dalam mengajukan SK Akta Pendirian Koperasi, notaris harus mengajukan permohonan pengecekan berkas dahulu melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, bila berkas dinyatakan terpenuhi & lolos persyaratan, notaris akan mendapatkan tanda terima yang diterbitkan oleh SISMINBHKOP. Untuk berkas yang wajib dicek sebagai berikut Dua Berkas akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup; Berita acara rapat pendirian Koperasi, juga pemberian kuasa untuk melakukan permohonan pengesahan jika dikuasakan; Tanda bukti penyetoran modal, minimal sebesar simpanan pokok; dan Rancangan awal kegiatan usaha Koperasi Berita acara dalam poin 2 dilengkapi dokumen berikut ini List kehadiran rapat pendirian; fotocopy KTP para pendiri yang hadir; Surat kuasa pendiri; dan Dokumen Rekomendasi yang dikeluarkan lembaga terkait dengan bidang operasional yang akan dioperasikan. Melayangkan Permohonan SK Pendirian koperasi Pengajuan SK Menkumham Akta Pendirian Koperasi dilaksanakan oleh notaris secara elektronik dengan cara mengisi Format Isian Akta Pendirian Koperasi pada SISMINBHKOP, memalui Proses menscan & meng-upload berkas-berkas yang telah diverifikasi oleh Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. PANDUAN MENDIRIKAN KOPERASI Untuk informasi lebih detail mengenai Cara Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Pandansari Bogor , silahkan kontak kami

KoperasiSimpan Pinjam Sejahtera Bersama, Bogor, Indonesia. 67 likes. Simpan Pinjam Deposito. Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Loan Service in Bogor, Indonesia. Always Open. Community See All. 67 people like this. 66 people follow this. About See All

RASIORASIO PENTING BAGI KOPERASI PINJAM KSP ATAU KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH. 13 Juni 2018; Super Administrator; Koperasi, Perkoprasian, DEKOPIN, Kota Bogor, Bogor; 2478 Kali Dilihat;

KoperasiSerba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) adalah bentuk usaha yang berbadan hukum koperasi, didirikan pada tanggal 5 Januari 2004 di Kota Bogor dan kini telah menjelma sebagai koperasi terbesar ke-10 diantara 100 koperasi terbesar di Indonesia sekaligus sebagai juara pertama Koperasi Serba Usaha Dengan management yang profesional dan didukung sistem IT yang canggih ke depan KSU-SB bertekad menjadi koperasi yang bertaraf international. Ini tidak main-main, karena hanya dalam waktu

KoperasiSimpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kota Bogor mengalami penurunan dalam jumlah selama beberapa tahun terakhir hingga tersisa lima KSPPS di Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan usaha KSPPS di Kota Bogor dan memberikan alternatif strategi untuk meningkatkan keberlanjutan usaha KSPPS.

KoperasiSimpan Pinjam Nasari melayani Simpanan untuk masyarakat dan melayani Pinjaman khusus kepada para Pensiunan PNS, TNI dan Polri dan pelaku UMKM support@ 24 850 509 1 758Rf.

spr8igxox8.pages.dev/490

spr8igxox8.pages.dev/114

spr8igxox8.pages.dev/631

spr8igxox8.pages.dev/270

spr8igxox8.pages.dev/406

spr8igxox8.pages.dev/457

spr8igxox8.pages.dev/788

spr8igxox8.pages.dev/677

koperasi simpan pinjam syariah bogor